Ir.Soekarno, Sang Proklamator, pernah berkata,”Pangan rakyat itu soal hidup atau mati bangsa”. Hal ini disampaikan dalam pidatonya saat peletakkan batu pertama Fakultas Peternakan Universitas Indonesia yang kelak menjadi Institut Pertanian Bogor. Pidato yang berumur 66 tahun itu ternyata masih sangat relevan bila dilihat situasi bangsa saat ini Di Indonesia, hubungan antara sektor pertanian dengan pembangunan nasional pada dasarnya merupakan hubungan yang saling mendukung satu sama lain. Pembangunan Nasional bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mayoritas masyarakat hidup di pedesaan dengan jumlah terbesar bermata pencaharian di sektor pertanian. Untuk itu, salah satu tujuan Pembangunan Nasional lebih diarahkan pada upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedesaan melalui pembangunan sektor pertanian.
Salah satu hal yang paling digembar-gemborkan pemerintah adalah program swasembada pangan. Swasembada pangan adalah keadaan dimana suatu negara dapat memenuhi tingkat permintaan akan suatu bahan pangan sendiri tanpa perlu melakukan impor dari pihak luar.
Dirut Perum Bulog Budi Waseso menyatakan bahwa stok beras di gudang masih aman dan tidak perlu dilakukan impor hingga akhir tahun 2018 dan saat ini kita berhasil swasembada beras. Tetapi di lain sisi, keputusan dari pemerintah melalui Menteri Perdagangan akan melakukan impor beras sebanyak 1.000.000 ton hingga September 2018. Menteri perdagangan menegaskan bahwa hal ini dilakukan berdasarkan hasil rakor yang dihadiri oleh menko perekonomian, mentan dan dirut perum bulog. Dan langkah ini diambil oleh Kementrian Perdagangan atas permohonan bulog dengan system tender. Maka dari itu, Kemendag menerbitkan izin impor hingga September 2018 karena stok beras belum aman dan produksi beras lokal terbatas.
Salah satu faktor yang sangat berpengaruh adalah lahan yang digunakan untuk media tanam. Lahan yang luas membuat petani mampu memaksimalkan produksi pangan. Pemberdayaan lahan juga merupakan salah satu program yang dijanjikan pemerintah dengan meningkatkan rata-rata kepemilikan petani menjadi 2 Ha. Sumatera barat sendiri sebagai salah satu provinsi dengan luas lahan yang cukup luas dianggap mampu menjadi penggerak kesejahteraan petani.
Tetapi faktanya adalah bahwa alih fungsi lahan di Sumatera barat terus terjadi setiap tahunnya. Menurut Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Sumbar Candra mengatakan bahwa alih fungsi lahan di Sumatera Barat mencapai 600 Ha per tahunnya untuk membangun perumahan dan perkantoran pada umumnya (Kementerian Pertanian Republik Indonesia). Ini merupakan suatu peristiwa yang menyedihkan bagi petani. Sebagai Negara agraris Indonesia perlu untuk menjamin penyediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan dan itu tertuang dalam UU No. 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, bahwa kawasan dan lahan pertanian akan dilindungi dan menjamin tersedianya lahan pertanian. Menurut data statistic lahan pertanian 2012-2016 (BPS) luas lahan sawah non irigasi mengalami penurunan yakni berturut turut 66.337 Ha pada tahun 2012, 43.554 Ha pada tahun 2013, 43.273 Ha pada tahun 2014, 43.003 Ha pada tahun 2015, dan 41.155 Ha pada tahun 2016.
Dengan isu-isu tersebut, BEM Seluruh Indonesia pada Senin ,24 September 2018 mengadakan aksi damai untuk menuntut perbaikan pada sektor pertanian serentak di 19 titik mulai dari Aceh hingga Papua. Tagar #PertanianTakBerdaulat dijadikan sebagai tagline aksi kali ini.
Mahasiswa konvoi membawa orang-orangan sawah (Dokumentasi : Gabriel Asrial Putri)
Mahasiswa Sumatera Barat sendiri melakukan aksi serupa. Aksi ini diawali dengan konvoi dari Permindo Padang ke Kantor Gubernur Sumatera Barat. Aliansi BEM menyatakan sikap :
- Menuntut pemerintah untuk membatasi jumlah impor beras, daging, dan bahan pokok lainnya
- Menuntut pemerintah untuk meningkatkan produktivitas tanaman pertanian khususnya padi, jagung, kedelai, dan tanaman sembako
- Menuntut pemerintah untuk memperluas lahan pertanian
- Menuntut pemerintah untuk menambah jumlah dan meningkatkan kualitas penyuluh pertanian
- Menuntut pemerintah untuk menjamin stabilitas harga produk produk pertanian dan peternakan
- Menuntut keseriusan pemerintah mengelola pertanian dan peternakan dari hulu ke hilir
- Menuntut konsistensi pemerintah dalam pembangunan dunia pertanian
Wakil gubernur Sumbar, Nasrul Abit menyambut mahasiswa yang datang ke kantor gubernur dikawal anggota kepolisian yang kemudian membaca tuntutan-tuntutan tersebut. Aksi ini kemudian ditutup dengan teatrikal pembakaran orang-orangan sawah sebagai bentuk simbolis pertanian yang sedang meradang saat ini.
Penulis : Galuh Permana
